20+ Dampak Positif dan Negatif OTONOMI DAERAH

Dampak Positif dan Negatif OTONOMI DAERAH

Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah - Pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang beserta kewajiban daerah Otonom untuk mengatur, melaksanakan dan mengendalikan kepentingan dan laju kepemerintahan suatu daerah, berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Secara Harfiah, arti Otonom adalah kewenangan pribadi dalam membuat, menyusun dan mengatur segala bentuk urusan secara mandiri, sedangkan Daerah adalah kesatuan masyarakatnya yang secara hukum memiliki batas-batas daerah.

Jadi, definisi Otonomi daerah adalah kewenangan suatu wilayah, dalam menciptakan sekaligus menjalankan segala bentuk hukum yang didirikan sendiri, dipatuhi sendiri dan memberi sanksi bagi yang melanggar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh Otonomi Daerah adalah penetapan UMR (Upah Minimum Regional) yang ditetapkan di DKI Jakarta. Dengan jumlah yang disepakati tersebut, maka Rakyat Ibukota menyetujuinya sepenuh hati, karena ditentukan berdasarkan beberapa tolok ukur.
Terlepas dari Pengertian  dan contoh di atas, sejatinya terdapat beberapa Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah.

Meskipun prakteknya diupayakan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing, namun tetap saja mempunyai efek negatif.

Contoh Akibat Negatif Otonomi Daerah adalah lambatnya perkembangan terhadap daerah yang miskin potensi alamnya, karena setiap daerah hanya fokus memajukan daerahnya masing-masing, sehingga tidak mempedulikan daerah lain.

Untuk itu, disini saya akan coba menyajikan beberapa Dampak Positif dan Negatif OTONOMI DAERAH yang sangat penting kita ketahui. Silakan simak hingga selesai dan semoga bermanfaat.

Dampak Positif Otonomi Daerah

1. Berkembangnya Sosial Budaya

Dampak positif Otonomi daerah yang pertama adalah perkembangan yang maju terhadap sosial dan budaya. Sebuah daerah bisa dengan leluasa dalam memajukan kekayaan budaya mereka, untuk kepentingan bersama.

Contohnya adalah tarian adat. Pemerintah daerah bisa memberikan akses penuh bagi mereka yang berniat memajukan tarian tersebut, serta dalam upaya menjaga dan melestarikannya agar tidak termakan zaman.

Contoh yang lain adalah makanan khas daerah. Apresiasi penuh layak kita persembahkan bagi masyarakat Sumatera Barat yang selalu senantiasa menjaga, dan megembangkan masakan legendaris mereka, hingga mendapat peringkat 1 di dunia dari beberapa versi.

2. Meningkatkan Pertahanan dan Keamanan

Saya contohkan yaitu daerah-daerah yang berada di bagian tepi Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan jiran kita, Malaysia. Kita sering menyaksikan berbagai hal positif maupun negatif dari sana.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang terkendali secara baik oleh pemerintah daerah, akan bisa menedam hasrat dari mereka yang kerap berniat melakukan pemisahan atau pelepasan daerah dari Indonesia.


Selain itu, pemerintah daerah juga bisa mengontrol keadaan sekitar perbatasan dengan memaksimalkan pertahanan dan memastikan keamanan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, sehingga kesejahteraan terwujud meski hidup berdampingan dengan bangsa lain.

3. Memaksimalkan Potensi Daerah

Dampak positif dari Otonomi daerah yang berikutnya adalah maksimalnya pengelolaan terhadap potensi yang ada, terutana dari kekayaan alamnya yang dimiliki.

Dengan wewenang tenaga kerja yang terkendali dengan baik, tentu penyaluran bakat terhadap setiap potensi SDM akan meningkat, sehingga mampu menghasilkan input yang berkualitas tinggi dari hasil alam yang di olah.

Dengan begitu, suatu daerah wajar berharap jika praktek pengelolaan oleh lingkup internal ini mampu meningkatkan anggaran dan pendapatan wilayahnya, untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. Punya Wewenang atas suatu Kebijakan tertentu

Indonesia terkenal dengan jumlah suku dan budayanya yang beranekaragam, sehingga tiap-tiap daerah memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda. Hal ini yang memunculkan istilah Bhinneka tunggal Ika.

Keadaan ini menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia akhirnya memiliki perbedaan dalam hal wewenang dan kebijakan tertentu, pastinya sesuai dengan ciri khas yang dimiliki.

Baca juga : Pengertian Hak dan Kewajiban

Contohnya adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang menetapkan Hukum Ajaran Islam secara Mayoritas. Wewenang ini akan menjadi jalan terhadap perkembangan suatu wilayah, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

5. Memajukan suatu daerah

Manfaat Otonomi daerah yang positif selanjutnya adalah berguna dalam memajukan suatu wilayah. Seharusnya, perbedaan dalam banyak hal menjadi motivasi bagi setiap daerah untuk menjadi lebih maju.

Perbedaan sosial dan budaya ini hendaknya juga dijadikan sebagai motivasi dan persiangan secara positif, bukan malah dijadikan sebagai sumber Sara maupun pengkucilan budaya.

Wewenang yang ada akan diarahkan sebagai pembantu dalam memajukan daerahnya masing-masing. Indonesia akan jadi lebih berkembang dengan menerapkan konsep otonomi daerah yang satu ini.

6. Mudah dalam mengelola Sumber Daya

Selanjutnya adalah kemudahan dalam mengelola sumber daya alam, dengan memanfaatkan SDM yang tersedia di wilayah terebut. Selain itu, pendeteksian akan potensi juga semakin mudah.

Misalnya saja Sumber daya kelautan. Dengan penerapan konsep otonomi, maka pemerintah setempat bisa mengoptimalkan hasil laut seperti ikan dan lain-lain, demi memajukan perekonomian masyarakat sekitar.


Begitu juga dengan wisata pantai dan lautnya, yang akan mampu meningkatkan angka pendapatan daerah secara signifikan. Dengan begitu, rakyakan akan semakin sejahtera dengan penghasilan dan pemerataan yang sejajar.

7. Hemat Waktu

Bila semua urusan pemerintahan terkait Penyaluran berbagai hal untuk masyarakat dibebankan kepada pemerintah pusat, maka akan membutuhkan waktu yang lama, karena banyak perihal yang mesti dipertimbangkan.

Oleh sebab itu, diciptakanlah lembaga-lembaga kepemerintahan hingga ke struktur lapisan daerah terkecil, misalnya tingkat kecamatan, mulai dari keamanan, pengadilan dan lain-lain.

8. Penghematan Biaya

Masih berhubungan dengan no.7, waktu perealisasian yang relatif lama tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Dengan adanya prinsip otonomi daerah, segala bentuk perencanaan bisa terlaksana dengan cepat dan hemat biaya.

9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dampak positif Otonomi daerah yang selanjutnya adalah upaya dalam meningkatkan kualitas dan totalitas pelayanan, terhadap masyarakat setempat.

Kita misalkan saja saat mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administratif, kepentingan sosial hingga pengurusan seperti Kartu Keluarga, KTP, SIM dan sejenisnya.

Baca juga : Pengertian Penyakit Sosial

Selain itu, pelayanan yang didapatkan juga akan berkualitas, karena proses kepengurusan berjalan secara langsung, dalam artian tanpa adanya perantara, karena pihak pelayan dengan masyarakat bertemu secara langsung.

10. Desentralisasi Kekuasaan

Pengertian Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, berdasarkan Asas Otonomi.

Dengan adanya program ini, maka pemerintah daerah punya wewenang dan fungsi yang lebih, dalam upaya menciptakan lingkungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan baik lagi efisien.

11. Meningkatkan Kesejahteraan

Manfaat Otonomi daerah yang selanjutnya yakni meningkatkan kesejahteraan. Seperti yang sudah saya sebutkan diatas, beberapa hal menyangkut pelayanan akan menjadi mudah, efektif dan cepat.

Begitu juga dengan pemanfaatan SDM untuk mengelola SDA yang ada, adalah upaya dalam membuka lapangan pekerjaan di suatu daerah, dan lain-lain.


Hal itu tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah setempat, berkat Berhasilnya penerapan otonomi daerah di wilayah tempat tinggal mereka.

12. Pembangunan yang merata

Dampak positif Otonom daerah yang terakhir adalah pembangunan yang merata di setiap tempat. Bayangkan jika keseluruhan pembangunan diatur oleh pusat, saya rasa akan ada beberapa daerah yang luput dari perhatian.

Efek terburuknya adalah, anggapan bahwa proses pembangunan tidak merata, maka masyarakat yang kena dampaknya akan merasa di "anak tiri" kan, dan menganggap kinerja pemerintah pusat tidak berlaku adil.

Dengan adanya otonomi daerah, maka kemungkinan-kemungkinan diatas bisa diminimalisir. Pemerataan pembangunan dapat lebih diwujudkan melalui peran serta pemerintah daerah, dan masyarakatnya masing-masing.

Dampak Negatif Otonomi Daerah

Dari sekian banyak Dampak positif dari otonomi daerah diatas, sekiranya anda pasti sudah merasa bahwa penerapan yang sudah lama terjadi ternyata memberi efek yang baik, baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

Namun dibalik itu, diketahui atau tidak, disadari ataupun tidak, praktek penerapan otonomi daerah nyatanya juga mempunyai beberapa dampak positifnya, baik bagi lingkungan daerah itu sendiri, hingga ke lapisan masyarakatnya.

Baca juga : Pengertian Institusi Sosial

Nah, dibawah ini adalah Dampak Negatif OTONOMI DAERAH yang harus anda ketahui, sehingga bisa dijadikan pertimbangan yang valid dalam menyimpulkan terkait hal Otonom ini.

1. Terlambatnya Perkembangan Daerah Miskin

Dampak Buruk Otonomi Daerah yang pertama adalah perkembangan wilayah-wilayah tergolong miskin menjadi lambat, yakni mengenai ketersediaan Sumber Daya Alamnya yang minim.

Selain itu, daerah miskin SDA juga akan kurang diperhatikan terutama oleh wilayah lain, karena tiap-tiap wilayah sibuk mengembangkan daerah mereka sendiri, tanpa mempedulikan yang lain.

Akibatnya, perkembangan jadi tidak merata alias banyak yang maju, namun banyak pula yang semakin tertinggal. Hal inilah yang mestinya diperhatikan oleh Pemerintah pusat dalam menemukan cara menggali keproduktivitasan masyarakat didalamnya.

2. Konflik antar Wilayah

Salah satu pemicu utama terjadinya konflik antar daerah adalah, kekayaan sumber daya alam yang letaknya berada di perbatasan kedua wilayah, sehingga saling diperebutkan yang akhirnya SDA tersebut menjadi sengketa.

Di satu pihak, mereka mengakui bahwa itu milik mereka, dan pihak satunya lagi juga mengakui hal yang sama. Sehingga kedua pihak saling beradu mulut, saling memfitnah hingga adu fisik.


Dalam kasus seperti in, tiap-tiap pejabat atau kepala daerah dari dua pihak yang bersangkutan harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, dengan mengadakan perundingan untuk mengeluarkan kebijakan dan ketetapan, yang sudah disepakati bersama.

3. Melemahnya Koordinasi dengan Daerah lain

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling menyampaikan informasi, berita dan kabar penting antara satu dengan yang lain, serta sama-sama menyepakatinya.

Dengan menerapkan prinsip otonom, koordinasi antar wilayah akan jadi terhambat. Sesuai dengan poin pertama bahwa setiap daerah hanya akan fokus terhadap perkembangan daerahnya sendiri, sehingga komunikasi dan sosialisasi dengan daerah lain akan melambat.

4. Pemicu Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan kondisi yang terdapat di suatu daerah, dimana pola kehidupan yang ada tidak seimbang. Kesenjangan sosial sering terjadi antar dua daerah yang berdekatan, namun beda gaya kepemerintahan.

Ditambah lagi dengan penerapan Daerah Otonom, tentu kebijakan pasti berbeda. Dan inilah salah satu penyebab terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat yang daerahnya berdekatan / berbatasan.

5. Berkurangnya Pengawasan

Dampak Negatif Otonomi Daerah yang kelima adalah berkurangnya pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya. Ini diawali dari pelepasan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hal ini tentu memperenggang keamanan yang ada, karena campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi, itulah mengapa sering kita temukan pejabat yang kinerjanya buruk, seperti korupsi dan penyelewengan dana dari pusat.

6. Pejabat Daerah yang berlaku Tidak Jujur

Penerapan otonomi daerah secara tidak langsung telah membuka peluang bagi para penguasa daerah, untuk berlaku tidak adil atau curang terhadap amanah pemerintah pusat yang diembankan.

Ini disebabkan karena kewenangan penuh yang diberikan kepada mereka, sehingga segala kegiatan yang mereka komandoi tidak punya pengontrollan yang pasti dari atasan pusat, sehingga menimbulkan tindak kecurangan.


Meskipun warga masyarakat sudah cerdas dan melek Teknologi, namun pasti memiliki celah, bahkan kadang ada beberapa dari anggota masyarakat itu sendiri yang menjadi jembatan praktek kebusukan dalam memimpin.

7. Sibuk dengan Wilayah sendiri

Diatas sudah sempat saya singgung mengenai kesibukan terhadap daerah sendiri, tanpa menghiraukan apa yang terjadi pada wilayah lain. Selain daerah miskin makin miskin, koordinasi antar daerah juga akan menipis.

8. Munculnya Kelompok Sosial yang Tidak Sehat

Dampak negatif otonomi daerah yang selanjutnya adalah kemunculan beberapa kelompok-kelompok di tengah masyarakat yang sejatinya dibuat untuk melancarkan niat buruk.

Misalnya pemerintah daerah sedang membangun akses umum seperti jembatan penghubung atau jalan. Karena pengendalian yang lemah, maka akan ada saja kelompok yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berlaku jahat.

9. Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat

Stratifikasi sosial adalah pengelompokan yang terjadi di masyarakat yang menciptakan pembeda secara vertikal, sama halnya istilah Kasta yang dipakai beberapa negara di dunia.


Otonomi daerah secara tidak langsung bisa menjadi penyebab semakin tingginya angka stratifikasi sosial, yang diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan yang sama dan akhirnya membentuk kelompok.
__________

Sejatinya, masih banyak kemungkinan yang bisa ditemukan dari Dampak baik dan buruk dari penerapan otonomi daerah ini, terkadang setiap wilayah punya banyak perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing.

Terlepas dari beberapa dampak diatas, tergantung bagaimana pemerintah daerah menjalankan setiap kebijakan yang dibuat, serta perlakuan masyarakatnya terhadap nilai dan norma yang ada.

Demikianlah, 20+ Dampak Positif dan Negatif OTONOMI DAERAH bagi suatu wilayah. Semoga bisa memberi manfaat dan terima kasih.

Rekomendasi Artikel :

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel